• Image_Hope
Memahami dan menghormati hak-hak manusia di Asia melalui tindakan nyata dalam museum.
:::

FIHRM-ASIA PACIFIC Kegiatan

Berita Terkini
2022-05-23

Thet Oo Maung (pekerja film, fotografer) Thet Oo Maung (juga dikenal sebagai Stephen Minus) adalah seorang pelukis, fotografer dan pembuat film autodidak yang penuh dengan semangat kemanusiaan. Ia menggunakan keterampilan fotografinya untuk mengangkat suara orang-orang yang difitnah, terlupakan atau terbungkam. Hasil karyanya sering bertaut pada topik-topik seperti perang saudara, ranjau darat, kaum difabel, pendidikan anak, perawatan kesehatan anak, pemberdayaan wanita, hak kesetaraan digital, pembalakan liar, penyerobotan tanah dan perusakan lingkungan. Thet sedang berencana mempromosikan festival hak asasi manusia bawah tanah pertama di Myanmar yang berjudul “Forum Film Satu Langkah” Forum Film Satu Langkah Forum Film Satu Langkah memiliki misi untuk menarafkan kepedulian sosial melalui film di Myanmar. Bagi mereka yang perlu menyuarakan keadilan, forum ini merupakan wadah untuk pelapor pelanggaran. Melalui pemutaran film, kami mempromosikan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, perdamaian dan harmoni, dan berbagi pengetahuan tentang hak asasi manusia, keadilan dan aktivisme sosial. Pada hari pertama Februari 2021, junta militer bertindak sewenang-wenang dan mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan NLD yang baru terpilih. Banyak orang yang turun ke jalan untuk memprotes kudeta militer. Dalam proses pembubaran massa demo, pihak militer telah membunuh banyak pemuda, perempuan dan anak-anak. Mengingat akan hal ini, Forum Film Satu Langkah akan terus mengadvokasi hak asasi manusia, kebebasan dan keadilan, dan kami akan terus berjuang dengan kekuatan film. Pada tahun 1961, Perdana Menteri Pertama Myanmar U Nu menyatakan  Myanmar (sebelumnya dikenal sebagai Burma dalam nama lama bahasa Inggris) sebagai negara Buddhis setelah memisahkan diri dari Inggris. Pada tanggal 29 Agustus 1961, kongres mengesahkan undang-undang keagamaan yang diajukan U Nu. UU tersebut menetapkan agama Buddha sebagai agama negara, yang merupakan salah satu janji kampanye U Nu. Setelah Myanmar merdeka, sebagian kelompok etnis memberontak melawan negara yang baru terbentuk ini. Salah satu kelompok pemberontak yang terkenal adalah kelompok etnis Karen. Kelompok yang satunya lagi adalah Partai Komunis Burma, yang dipandang pemerintah sebagai orang-orang barbar yang tidak beragama atau anti-Buddha. Dan karena sebagian besar orang Kachin beragama Kristen, Pasukan Kemerdekaan Kachin (K.I.A) juga melakukan pemberontakan setelah diberlakukannya agama negara pada tahun 1961. Sejak saat itu, salah satu kebijakan utama pemerintah Myanmar adalah mengakui agama Buddha sebagai keyakinan satu-satunya untuk menyatukan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mengusung doktrin agama negara dan menindas agama minoritas lainnya, seperti Kristen, Hindu dan Islam. Sebagai contoh, telah terdapat beberapa agama lain yang hidup berdampingan di Myanmar selama ribuan tahun, tetapi pemerintah mengabaikan pelestarian dan pemeliharaan relik-relik agama tersebut. Terkadang, pemerintah juga menghancurkan peninggalan agama-agama ini secara sengaja. Tindakan ini dinilai sebagai “Burmanisasi” oleh para peneliti. Museum-museum di Myanmar yang berada dibawah kendali pemerintah juga memunggungi artefak agama lainnya yang perlu dilestarikan atau dipamerkan, dan mendukung kebijakan agama negara dengan caranya masing-masing.   Negara Multietnik Myanmar Myanmar adalah negara multietnis. Kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah Myanmar mencapai 135 etnis. Kelompok etnis ini dibagi lagi menjadi delapan “kelompok etnis nasional utama”, yang terdiri dari suku Bamar, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Rakhine,Mon dan Shan. Pembagian kelompok etnis nasional utama dilakukan berdasarkan wilayah dan bukan berdasarkan bahasa atau acuan etnis.   Selain itu juga terdapat beberapa kelompok etnis yang tidak diakui keberadaannya, kelompok terbesar adalah Burma Tionghoa dan Panthay (3% dari total populasi), Burma India (2% dari total populasi), Burma Inggris dan orang Gurkha. Total populasi dari dua kelompok terakhir tidak ada angka resmi dari pemerintah, dan dari perkiraan tidak resmi, ada sekitar 52.000 orang Inggris Burma di Myanmar dan 1,6 juta orang di luar negeri. Suku yang tidak termasuk dalam daftar 135 suku dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar adalah sebagai berikut: ·          Burma Inggris ·          Burma Tionghoa ·          Panthay (Tionghoa Muslim) ·          Burma India ·          Taungtha ·          Rohingya ·          Burma Gurka/Burma Nepal Kelompok etnis Myanmar sangat beragam dan memiliki banyak warisan budaya dan agama yang berbeda. Tetapi sebagian besar peninggalan bersejarah, warisan budaya dan tradisional, baik yang telah diakui maupun yang tidak diakui oleh pemerintah sulit ditemukan di museum besar. Bahkan terdapat beberapa bukti kuat tentang kehidupan berdampingan yang damai antar berbagai jenis agama dan peninggalan budaya yang sengaja dihancurkan atau disembunyikan. Sebagian peninggalan budaya dari beberapa agama yang lain malah ditampilkan sebagai peninggalan budaya Buddha. Peninggalan candi Nan Phayar yang banyak diminati ini dibangun pada abad ke-11 sebagai kuil Hindu Brahma. Patung dewa berkepala tiga yang terpahat di dinding dapat terlihat dengan jelas, tetapi pemerintah dan pemuka agama tetap menyebutnya sebagai kuil Buddha dan menghancurkan beberapa peninggalan secara sengaja untuk menutupi fakta sejarah kepercayaan Myanmar.

2022-05-23

Museum yang bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan dibagi menjadi museum nasional, museum arkeologi, museum etnologi dan museum budaya daerah yang bersifat memorial. Sebagian museum keagamaan, museum pribadi dan museum sejarah sedang bekerja untuk melestarikan aset budaya Myanmar pada saat ini. Saat ini di Myanmar, museum-museum jenis lain biasanya berada di bawah naungan instansi pemerintah lainnya atau dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan budaya Myanmar bertujuan untuk meningkatkan kewibawaan dan integritas nasional dengan melestarikan dan melindungi aset budaya dan identitas nasional. Sejalan dengan kebijakan budaya, misi Kementerian Kebudayaan adalah mempromosikan budaya negara untuk dikenal dunia internasional. Aset budaya berwujud maupun yang bersifat abstrak Myanmar sangat kaya dan beragam. Warisan budaya negara yang utama dilestarikan oleh Museum Nasional Myanmar (terletak di Yangon) dan Museum Arkeologi Pagan, ditambah museum budaya daerah lainnya dan museum arkeologi di bawah Kementerian Kebudayaan. Dari istana kuno dan anjungan penyimpan kitab suci agama Buddha hingga museum-museum besar yang dibangun sebelum kemerdekaan, seperti Museum Pagan, berikut adalah perkembangan terakhir museum di Myanmar. Empat tahun setelah merdeka, Kementerian Kebudayaan Myanmar dibentuk pada tahun 1952, Museum Nasional pertama (terletak di Yangon) dan beberapa museum lainnya juga mulai dibangun.

2022-05-23

Tentang Penulis: Patporn (Aor) Phoothong Patporn (Aor) Phoothong mengabdikan dirinya untuk pendidikan perdamaian dengan bekerja di museum dan arsip perdamaian. Baru-baru ini, Aor melakukan studi kelayakan untuk Museum Perdamaian yang bertajuk tentang Thailand Selatan. Pada saat yang sama, dia menjadi salah satu pemrakarsa Proyek Museum Pembantaian 6 Oktober 1976 dan Proyek Museum dan Arsip Selatan, yang berupaya untuk mendorong pengalihan bentrokan dan membangun perdamaian melalui museum dan arsip. Sejak tahun 2011, Aor telah bekerja di museum dan arsip yang mempromosikan perdamaian dan keadilan dengan dana dari The Nippon Foundation Fellowships for Asian Public Intellectuals untuk melaksanakan proyek “Menuju Perdamaian dan Rekonsiliasi: Studi Kasus Museum Perdamaian di Jepang dan Filipina” Tentang Proyek Museum 6 Oktober Pembentukan Proyek Museum 6 Oktober pada Juli 2019 diprakarsai sebuah kelompok yang beranggotakan empat orang. Anggota kelompok ini meliputi seorang editor dari penerbit progresif, seorang sinematografer yang merangkap sebagai sutradara, seorang arsitek dan seorang peneliti. Proyek museum bertujuan untuk menciptakan ruang sosial-politik yang bisa dijadikan wadah bagi orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk berkomunikasi dan membahas kekerasan politik Thailand di masa lalu dan sekarang. Proyek ini berharap agar pengunjung dan masyarakat dapat bertukar informasi dan bukti, mengajukan pertanyaan, kritik dan akhirnya menantang budaya impunitas melalui pameran, seminar dan lokakarya. Thailand adalah negara yang penuh dengan desas-desus dan sulit untuk mencari kebenaran. Desas-desus ini selalu mendekati kebenaran, membuat kita bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Ketika saya mendapat kesempatan untuk mengerjakan proyek museum yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan kekerasan politik masa lalu, hal yang muncul dalam benak saya adalah bagaimana menyajikan fakta dalam pameran, bagaimana berdialog dengan publik agar mereka bisa mempertanyakan, mengkritik dan terakhir mendapati apa yang telah terjadi. Pada tanggal 6 Oktober 1976, pemerintah Thailand membantai beberapa mahasiswa dan warga sipil di Universitas Thammasat (Thammasat University), yang memprotes secara damai atas kembalinya mantan diktator. Angka resmi menunjukkan 46 orang tewas, 167 orang terluka dan lebih dari tiga ribu siswa ditangkap dalam peristiwa tersebut. Kemudian RUU amnesti yang disahkan tahun 1978 membebaskan semua orang yang terlibat termasuk para pelaku seperti polisi, petugas patroli perbatasan, para militer dan kelompok sayap kanan. 43 tahun setelah peristiwa pembantaian, tepatnya pada Juli 2019, kami meluncurkan Proyek Museum 6 Oktober untuk menantang budaya impunitas (tidak menindaki kejahatan) ini dengan menggunakan barang-barang terkait kekerasan politik dulu dan sekarang untuk menciptakan ruang belajar sosial dan politik. Melalui komunikasi, baik dengan pameran, seminar, video atau bentuk lainnya, kami menantang ketidakadilan hukum Thailand dan budaya impunitas yang mengakar di dalam masyarakat, kami ingin mendorong publik untuk bertanya, bersuara dan mengkritik. Inilah yang ingin dicapai proyek museum kami. Saya menghabiskan lebih dari dua puluh tahun untuk memahami mengapa kami tidak bisa membahas atau menyelidiki peristiwa ini secara mendalam. Thailand telah lama diperintah oleh pemerintahan militer yang mengutamakan keamanan nasional. Melalui budaya impunitas, ditambah penyimpangan lembaga yudikatif dan eksekutif, pemerintah Thailand mengendalikan ingatan warganya. Kekerasan politik di masa lalu menjadi topik yang sensitif dan tabu, dan sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa hanya dengan melupakan masa lalu mereka bisa melanjutkan langkah berikutnya. Semua ini adalah tantangan yang kami hadapi saat mengenang dan mengomunikasikan masa lalu. Namun, kudeta terbaru pada tahun 2014 telah mengubah pandangan sebagian masyarakat Thailand terhadap militer, terutama generasi muda. Mereka mulai membahas dan mempertanyakan kekerasan politik di masa lalu dan tanggung jawab pemerintah. Salah satu topik yang didiskusikan secara terbuka adalah tentang pembantaian 6 Oktober 1976. Pameran pertama kami yang bertemakan “Prajak/Payan” (Saksi Mata) berlangsung selama dua hari pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2019. Hanya ada tiga objek yang dipamerkan: celana jins jenazah siswa laki-laki yang ditembak mati pada 6 Oktober 1976, sebuah pengeras suara yang dipenuhi lubang peluru, dan satu gerbang merah yang menggantung dua mayat pada 24 September 1976. Barang-barang yang dipamerkan ini hanya dilengkapi deskripsi yang singkat, karena ini adalah barang-barang nyata yang menjadi saksi kekerasan. Begitu memasuki ruang pameran, ketiga barang ini langsung berdialog dengan pengunjung, menyajikan fakta-fakta dan berbicara sendiri. Saya masih ingat saat berada di ruang pameran, saya melihat banyak orang yang berjalan sambil bertanya-tanya, “Mengapa begitu banyak orang datang untuk melihat ketiga barang ini, apakah karena mereka belum pernah melihatnya? Apakah karena mereka ingin mengetahui yang sebenarnya? Apakah karena mereka ingin memastikan apakah peristiwa 6 Oktober 1976 itu benar-benar terjadi? Atau karena mereka ingin bertemu dengan kami dan orang-orang dengan pemikiran dan masalah yang sama dengan mereka? Pameran kedua kami yang bertajuk “Kwean” (Gantung) berlangsung dari tanggal 1 hingga 10 Oktober 2020. Pada pameran ini, kami menggunakan teknologi AR untuk berkomunikasi dengan pengunjung. Pameran kami berfokus pada pagi tanggal 6 Oktober 1976. Pada hari tersebut, setidaknya 5 orang digantung di pohon Sanam Luang, pohon yang ditanam di sekitar lapangan upacara kerajaan. Pameran ini dipajang di situs pembantaian massal, dan berkat teknologi AR, pengunjung dapat melihat jenazah yang digantung dan ditembak melalui foto yang diambil di lokasi kejadian. Ketika pemerintah Thailand menginginkan rakyatnya melupakan apa yang mereka lakukan dan tidak perlu bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, salah satu cara yang mudah untuk menantang mereka adalah menggunakan bukti dan barang-barang dari peristiwa tersebut untuk menampilkan kembali apa yang telah mereka lakukan kepada publik. Pameran kami bertempat di lokasi pembantaian massal dan secara langsung menunjukkan siapa pelaku kejahatan, identitas korban, skala kekerasan dan lokasi kejahatan negara. Pengunjung pameran ini adalah saksi dari kekerasan masa lalu. Saya menemukan para pengunjung, terutama anak muda, sangat paham tentang peristiwa pembantaian 6 Oktober 1976. Pengetahuan mereka berasal dari arsip daring “Documentation of 6 October”, internet dan publikasi. Mereka datang ke pameran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dan untuk berkomunikasi dengan staf dan pengunjung lainnya. Saya juga menemukan bahwa meskipun konteks sosial politik Thailand memegang peranan penting dalam pengendalian ingatan dan kebebasan berbicara masyarakat, tetapi pada saat yang sama, konteks tersebut juga mendorong masyarakat untuk mencari kebenaran. Dari perspektif ini, saya menemukan bahwa museum bisa berperan dalam pemajuan budaya damai dan mencegah terulangnya kekerasan di masa mendatang.  Proyek museum 6 Oktober ini masih berlanjut, dan kami masih memiliki jalan yang panjang sebelum museum fisik didirikan. Namun, proyek ini masih dapat menjalankan fungsi seperti museum selama proses pembentukan, seperti mengumpulkan lebih banyak objek, menyelenggarakan pameran, lokakarya dan seminar. Saya yakin kami akan terus berupaya (1) Mengajukan pertanyaan: apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui, di mana letak data, bukti dan informasi, siapa yang terlibat dalam peristiwa ini, dan siapa pemangku kepentingan?; (2) Mengumpulkan informasi, kesaksian, ingatan dan materi dari berbagai kelompok tentang pelaku, korban, pengamat, dan oknum terlibat lainnya; (3) Menyediakan informasi, kesaksian, ingatan dan materi untuk diakses oleh khalayak ramai; (4) Membentuk dan memperkuat museumdan arsip-arsip demi keadilan. 

Artikel HAM
2022-05-23

Penulis Andy Achdian adalah Dosen pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Nasional (UNAS). Andy  juga menjabat sebagai ketua Yayasan Omah Munir. Tentang Museum HAM Munir Museum Hak Asasi Manusia Munir pada awalnya bernama Museum HAM Omah Munir, didirikan oleh Yayasan Hak Asasi Manusia Omah Munir di tempat kelahiran pengacara Munir di Batu, Jawa Timur, pada 2013. Pendirian museum ini bertujuan mengadvokasi hak asasi manusia di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, guna menumbuhkan warga negara yang mencintai kedamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjungi tinggi prinsip toleransi dan kesetaraan. Pendahuluan                                         Pada Mei 1998, rezim Orde Baru runtuh.  Jenderal Suharto yang telah memegang tampuk kekuasaan selama tiga dekade lebih mengundurkan diri, digantikan wakilnya B.J. Habibie yang berkomitmen membawa politik Indonesia dalam arahan yang demokratis. Seiring keruntuhan Orde Baru, partai-partai politik muncul seperti cendawan. Era baru politik multipartai berkembang menjadi landasan dasar proses demokratisasi di Indonesia yang terus berlangsung hingga sekarang. Namun, tidak seluruh bangunan dasar rezim tersebut melenyap. Beberapa warisan rezim itu terus bertahan dalam kehidupan politik Indonesia kontemporer.   Salah satunya adalah konsepsi sejarah tentang Indonesia modern yang menempatkan peran militer, lebih khusus lagi angkatan darat, sebagai kekuatan kunci penyelamat Indonesia dari ancaman komunis pada tahun 1965. Narasi sejarahnya pun meluas setelah mereka berhasil mengendalikan kekuasaan politik secara penuh memasuki dekade 1970an. Cerita yang muncul bukan lagi sekedar keberhasilan angkatan darat menumpas gerakan komunis, tetapi juga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah capaian utama kalangan tentara dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda.    Secara perlahan, peran para aktivis pergerakan antikolonial seperti seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir memudar digantikan kiprah tentara dan heroisme mereka dalam perang kemerdekaan. Katherine McGregor (2007) dengan tepat menggambarkannya sebagai “history in uniform”, dalam kajiannya tentang narasi sejarah Indonesia modern abad ke-20 yang menunjukkan gambaran bagaimana konstruksi sejarah resmi Indonesia yang mengedepankan peran tentara dibangun sepanjang periode kekuasaan Orde Baru. Pengalaman ini memberi petunjuk bahwa selain kegunaannya dalam aktivisme yang progresif dan membebaskan, museum juga dapat digunakan oleh rezim penguasa untuk menjadi roda yang memutar kesadaran sejarah palsu bersifat reaksioner dari penguasa otoriter. Arsiteknya  adalah Nugroho Notosusanto, akademisi dan sejarawan militer yang kemudian menjadi menteri pendidikan pada masa Orde Baru. Di bawah arahannya, penciptaan sejarah tersebut didukung dengan pembangunan museum dan monumen di berbagai kota besar Indonesia yang mengingatkan publik tentang jasa dan peran penting tentara dalam sejarah tersebut.  Gerakan Melawan Lupa  Di bawah rezim Orde Baru, pengertian museum telah melampaui definisi konvensional tempat menyimpan “objects of artistic, cultural, historical or scientific interest” (Oxford Dictionary), tetapi juga instrumen kekuasaan yang melegitimasikan peran sejarah rezim. Upaya membongkar narasi tersebut telah muncul tidak lama setelah reformasi 1998. Awal tahun 2000, muncul polemik tentang sejarah masa lalu yang diusung sejarawan independen di Indonesia. Asvi Warman Adam adalah salah satu tokoh utamanya yang mengusulkan “pelurusan sejarah”. Dalam arahan itu, narasi resmi 1965 yang menonjolkan peran angkatan darat disandingkan dengan narasi pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang komunis dan mereka yang dituduh komunis di berbagai tempat di Indonesia. Bagaimanapun arus pembaruan itu masih terbatas sebagai diskursus akademis yang beredar dalam lingkungan terbatas. Sejarah resmi Orde Baru tetap merupakan versi dominan yang didukung teks pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dasar dan menengah, film, dan utamanya museum dan monumen ciptaan rezim Orde Baru yang tetap berdiri kukuh hingga sekarang.  Tantangan lain muncul dari kalangan aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi yang mencoba mengukuhkan ingatan publik tentang apa yang terjadi pada 1998 ketika Indonesia berada dalam situasi krisis ekonomi dan politik. Pada 10 Desember 2014, bertepatan dengan hari peringatan HAM sedunia, sejumlah aktivis dan akademisi dari lingkungan Universitas Trisakti meresmikan Monumen Tragedi 12 Mei 1998 yang terbuat dari keramik berwarna hitam setinggi 3 meter sebagai upaya mengenang empat mahasiswa yang tewas akibat ditembak aparat keamanan saat berlangsung demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus itu.   Dalam waktu bersamaan, Komisi Nasional Perempuan membangun Prasasti Tragedi Mei 1998 sebagai bagian dari upaya mengenang kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada saat itu. Kisah pemerkosaan perempuan warga Tionghoa disampaikan para relawan ke media dan menjadi berita kontroversial pada awal reformasi. Pemerintah menanggapinya dengan membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan (TPGF) untuk menggali fakta-fakta seputar isu tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan “bukti” pendukung tentang kasus pemerkosaan massal, dan pemerintah menolaknya secara resmi bahwa peristiwa itu tidak pernah ada. Menanggapi respon pemerintah, relawan muda bernama Ita Martadinata yang juga warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban dalam peristiwa itu, berencana menyampaikan testimoni di hadapan Kongres Amerika Serikat. Namun, sebelum keberangkatannya ke AS, ia ditemukan tewas terbunuh, dan kisah pemerkosaan massal perempuan warga Tionghoa pun dilupakan. Prasasti Tragedi Mei 1998 menjadi saksi yang mengingatkan publik tentang sejarah itu.  Sementara di wilayah paling barat Indonesia, Aceh Darussalam, sebuah langkah lebih fenomenal dilakukan beberapa organisasi LSM pada 2011 untuk membangun Museum HAM Aceh. Museumnya memang kecil saja. Mereka memanfaatkan halaman kantor Komunitas Tikar Pandan yang berisi narasi peristiwa penembakan terhadap warga yang melakukan demonstrasi di Simpang KKA, orang-orang yang hilang semasa konflik, dan keberadaan “rumoh geudong” tempat tentara melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan Gerakan Aceh Merdeka. Museum itu memang sederhana, tetapi mereka membawa misi besar seperti disampaikan dalam manifestonya: Kami yakin bahwa lampu-lampu kecil akan selalu menyimpan tanda dalam ruang gelap. Maka kami membangun suaka ingatan; agar kami, perempuan dan laki-laki Aceh, yang hidup dan mati, yang diperkosa dan disembelih, yang disiksa dan dilenyapkan, meraungkan satu gema yang menembus hidup dan mati: Jangan terulang lagi! Aceh bek le lagee njan! Aceh never again! Ringkasnya, reformasi politik di Indonesia telah membuka pintu bagi aktivis-aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi di Indonesi untuk membuat narasi sejarah baru di luar sejarah resmi. Slogan utamanya adalah “melawan lupa” sebagai tanggapan terhadap budaya impunitas yang berlaku di Indonesia dengan para pelaku kejahatan HAM masa lalu tetap menghirup udara bebas. Gerakan melawan lupa dari kalangan aktivis melalui museum dan monumen pada akhirnya menjadi inisiatif menandingi sikap abai pemerintah terhadap kejahatan-kejahatan itu.  Omah Munir Satu kisah lainnya yang memberi gambaran tentang bagaimana museum menjadi arena bagi aktivisme ditunjukkan melalui pembangunan Museum HAM Munir yang sekarang tengah berlangsung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Di bagian ini saya akan memberikan gambarannya dengan lebih dekat dari sudut pandang pribadi.  Titik tolaknya dimulai dari kisah pelanggaran HAM berat serupa di Indonesia terhadap sosok Munir Said Talib (1965-2004), seorang pengacara HAM terkemuka di Indonesia yang mati dibunuh pada 7 September 2004 dalam perjalanan menuju Belanda untuk studi lanjutannya. Meski reformasi politik di Indonesia telah membuka keran demokratisasi, tetapi kematian Munir menjadi a wake up call bagi banyak banyak orang di Indonesia bahwa warisan-warisan lama rezim tetap bercokol dalam kehidupan kontemporer. Pengadilan atas kasusnya hanya bisa memenjarakan para operator di lapangan, tetapi tokoh-tokoh kunci dari pejabat tinggi militer dan intelejen tetap bebas dari jeratan hukum. Impunitas kembali berkuasa dalam kasus ini.  Pada tahun 2013, Suciwati menghubungi saya yang baru saja menyelesaikan pembangunan museum polisi di Indonesia. Ia menyatakan keinginan membangun sebuah museum yang didedikasikan untuk suaminya dan kisah perjuangan HAM di Indonesia. Secara pribadi saya mengenal Munir dengan cukup dekat. Ia adalah kolega lama ketika saya bekerja di bawah pimpinannya di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.  Bagi saya usulan Suciwati adalah gagasan brilyan, menegaskan arti penting museum sebagai arena “engaged of protest” seperti dicontohkan dalam pembentukan National Museum of the American Indian pada decade 1980an dan gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat (Kyle Message, 2013).  Bagaimanapun ada sebuah pertanyaan besar ketika memulai agenda tersebut. Bagaimanakah kita membiayai rencana  tersebut? Tidak dapat disangkal, museum adalah proyek mahal dengan keterlibatan arsitek, insinyur pembangunan, dan ahli sejarah. Sudah pasti ini tantangan yang berat. Namun, selalu ada jalan lain ke Roma. Suciwati merelakan rumah kediamannya bersama almarhum Munir di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, sebagai museum. Rumahnya kecil saja. Luasnya tidak lebih dari sekitar 400 meter persegi yang terdiri dari halaman dan bangunan rumah. Meski kecil, rumah kediaman Munir sudah menjadi bangunan bernilai sejarah dan menjadi modal cukup untuk memulai inisiatif itu.   Sampai pertengahan tahun 2013, rencana Suciwati mulai mendapatkan dukungan lebih luas. Gagasan membangun museum yang berbicara tentang kisah hidup Munir dan sejarah perjuangan HAM di Indonesia menjadi virus yang menulari banyak orang. Aktivis-aktivis muda ikut bergabung, begitu juga seniman, dan para pesohor media, termasuk politisi dan pejabat publik yang bersimpati dengan Munir seperti Lukman Hakim Syaifuddin (yang kemudian menjadi Menteri Agama) dan Dahlan Iskan, pemilik jaringan media yang menjadi Menteri BUMN. Pembangunan museum itu pada akhirnya membuka kesempatan partisipasi jaringan yang lebih luas yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam cara-cara konvensional menyuarakan persoalan HAM melalui protes jalanan, petisi dan kampanye.  Proses pembangunan museum yang secara khusus didekasikan pada sosok Munir pada akhirnya telah membuka cara baru kampanye HAM di Indonesia. Orang-orang yang sebelumnya berjarak jauh dengan isu-isu terkait HAM dan demokratisasi di Indonesia tiba-tiba tampil, memberikan waktu, tenaga dan dana yang mereka miliki untuk terlibat dalam satu proyek bersama. Ia seperti mewakili gagasan Sidney Tarrow (2011) tentang modular collective action yang membawa berbagai bagian yang sebelumnya terpisah dalam suatu aksi bersama dari kalangan masyarakat sipil di Indonesia.  Memasuki akhir tahun, pembangunan museum selesai, dan pada 8 Desember 2013 secara resmi dibuka untuk publik dengan nama Omah Munir (literally Munir’s House). Apa yang sebelumnya sekedar angan-angan, pada akhirnya pun terwujud. Untuk pengelolaan kemudian dibentuk Yayasan Omah Munir yang terdiri dari para inisiator museum tersebut.  Omah Munir menjadi sebuah proyek yang secara langsung menantang narasi sejarah resmi yang telah berjalan beberapa dekade lamanya. Struktur alur pengunjung dan narasi yang disampaikan adalah tantangan langsung terhadap sejarah yang konservatif itu. Pada awal kedatangannya, pengunjung akan berjumpa dengan patung dada Munir yang disumbangkan seorang pematung pada saat pembangunan museum tersebut. Kemudian, pengunjung di bawa pada alur narasi sejarah yang hadir mengenai kisah kelahiran gerakan HAM di Indonesia  melalui pembentukan YPHAM dan YLBHI yang dibentuk tidak lama setelah kelahiran Orde Baru. Kenyataan bahwa YPHAM adalah organisasi yang aktif melakukan pembelaan terhadap tahanan politik komunis dan mengkampanyekan keadilan bagi tahanan politik tersebut merupakan sebuah tantangan terhadap narasi resmi tentang keberhasilan angkatan darat dalam menghancurkan gerakan komunis.  Narasi lain dalam museum itu memunculkan juga kisah tentang sosok buruh perempuan Marsinah yang tewas dibunuh dalam proses interogasi yang dilakukan aparat militer atas keterlibatannya memimpin pemogokan buruh. Menampilkan isu ini di dalam Omah Munir juga menjadi pengingat bagi pengunjung tentang keberhasilan pembangunan Indonesia yang mesti dibayar oleh keringat dan darah kaum pekerja. Kisah-kisah lainnya mengangkat berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, seperti penghilangan paksa dan pembunuhan politik dalam kasus di Papua dan Timor-Timur yang kemudian menjadi negeri merdeka. Juga sudah barang tentu adalah kisah pribadi Munir dan perjalanan hidupnya sebagai human rights defender dan peristiwa pembunuhan tershadap dirinya.  Sejak dibuka secara resmi pada 8 Desember 2013, Omah Munir telah menerima kedatangan pengunjung dari berbagai latar belakang dan usia. Namun, pengunjung terbesar adalah kalangan mahasiswa dan pelajar muda yang menjadikan kunjungan mereka sebagai bagian proses pembelajaran HAM di sekolah dan Perguruan Tinggi. Setelah lima tahun berjalan, ada satu gambaran menarik museum memang dapat menjadi medium yang sama efektifnya dengan kegiatan kampanye lembaga-lembaga HAM dalam menanamkan norma-norma penting HAM Universal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  Museum HAM Munir Ada satu kenyataan tak terbantah bahwa kekuatan alternatif bagaimanapun memiliki batasan. Begitu juga dengan pengalaman pengembangan Omah Munir sebagai museum HAM. Setelah lima tahun berjalan, ada gagasan di kalangan pengelola untuk menjadikan Omah Munir tidak lagi sekedar sebuah museum alternatif, tetapi mulai mencoba masuk dalam arus utama yang penting. Langkahnya adalah membuka komunikasi dan membangun engagement dengan pemerintah. Agenda kerjanya dimulai pada akhir tahun 2018, tepat lima tahun perjalanan Omah Munir sebagai museum. Langkah ini cukup berhasil dengan lahirnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana bagi pembangunan museum yang disediakan pemerintah provinsi Jawa Timur, dan lahan tanah yang diberikan pemerintah kota Batu.  Di sisi lain, engagement ini juga membuka langkah kerjasama luas dengan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya. Yayasan Omah Munir bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia membuka sayembara perancangan museum tersebut. Hasilnya adalah rancang bangun menarik karya arsitek Achmad Deni Tardiyana (Apep) yang menawarkan konsep museum yang ramah lingkungan, murah enerji dan sensitif terhadap kaum difabel.  Selain rancang bangun tersebut, Yayasan Omah Munir juga mengadakan kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta untuk mengadakan sayembara membuat karya seni rupa sebagai obyek yang dapat mengisi museum itu nantinya. Selanjutnya adalah pertemuan bersama aktivis-aktivis lingkungan, jurnalis, gerakan masyarakat adat, kaum difabel, dan pergerakan perempuan untuk menggali tema-tema penting yang mengisi kisah dalam museum tersebut. Hasil rumusan dalam pertemuan itu kemudian menjadi pijakan penyusunan kuratorial museum yang terbagi dalam tiga lantai.  Lantai pertama menjadi ruang museum yang secara khusus dirancang untuk anak-anak untuk mengenal nilai-nilai penting seperti toleransi, kebebasan, dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya di lantai dua adalah kisah tentang perjalanan sejarah HAM di Indonesia yang membawa isi seperti masalah pelanggaran HAM berat, lingkungan, masyarakat adat, perempuan, dan kebebasan press seperti diusulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Sedangkan kisah tentang sosok Munir dan inisiatif-inisiatifnya seperti kampanye tentang orang hilang menempati lantai tiga yang menjadi ruang terakhir bagi para pengunjung merefleksikan masalah-masalah HAM di Indonesia.  Meski proses pembangunan museum masih berjalan—yang tertunda akibat pandemi Covid 19—kerjasama dengan pemerintah dalam banyak hal memang menuntut perubahan mekanisme kerja museum tersebut. Apabila pada masa awal pembangunan museum segala pekerjaan dilakukan secara independen, pengembangannya menjadi museum HAM di tataran mainstream menuntut pula perubahan tata kelola museum dengan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Begitu juga dengan perubahan nama dari Omah Munir menjadi Museum HAM Munir yang menggambarkan tema yang lebih luas di dalam museum tersebut.  Di dalam langkah ini tidak dapat disangkal menjaga keseimbangan antara independensi dalam mengelola museum dan akomodasi terhadap kepentingan pemerintah merupakan tantangan masa depan bagi museum tersebut. Bagaimanapun, pengalaman selama periode reformasi telah menunjukkan bahwa museum dan situs-situs sejarah telah menjadi arena aktivisme sosial yang penting yang dilakukan kalangan aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi di Indonesia. Jawaban terhadap pertanyaan apakah ia dapat berjalan efektif masih membutuhkan waktu untuk menilainya. 

2022-03-30

Krisis iklim global juga merupakan ancaman besar bagi cara hidup kita, yang juga berimbas pada hak asasi manusia. Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, tempat tinggal dan kehidupan. Meskipun apa yang dilakukan negara-negara kecil ini terhadap terjadinya perubahan iklim jauh lebih kecil bila dibandingkan dengannegara lainnya, tetapi pada kenyataannya, mereka menjadi negara yang paling lemah terhadap ancaman perubahan iklim untuk kawasan Asia-Pasifik. Semua museum memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Museum memegang peranan sebagai pamong bukti di saat para ilmuwan harus mempertahankan fakta ilmiah selama “pasca-kebenaran”. Ketika saya menjadi Kepala Museum dan Galeri Seni Ratu Victoria (Queen Victoria Museum and Gallery, QVMAG), para ilmuwan kami menemukan bahwa hewan (serangga) hijrah ke selatan secara perlahan sebagai respons mereka terhadap lingkungan yang memanas. Dengan adanya bukti ini dan pernyataan krisis iklim yang mendekat oleh otoritas setempat, museum memutuskan untuk menjadikan perubahan iklim sebagai prioritas utama. 3 Namun kuncinya tidak hanya terletak pada pengetahuan dan bukti berbasis kearsipan, tetapi juga pada perilaku. Pada awal tahun 2020, Museum dan Taman Horniman (Horniman Museum and Gardens) London mengadopsi manifesto perubahan iklim yang tidak hanya berfokus pada kerja sama museum dengan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku, tetapi juga menantang museum untuk meninjau kebiasaan dan aktivitas mereka sendiri. Komunitas museum harus memikirkan apa yang bisa dilakukan terhadap isu perubahan iklim – bagaimana kita memanfaatkan sumber daya sendiri? Apakah kita mulai merencanakan bangunan berkelanjutan? Apakah penyandang dana kita mendukung pandangan kita? Perdebatan tentang pendanaan museum oleh perusahaan minyak baru-baru ini tidak terjadi di dalam ruang rapat jajaran direktur, melainkan di arena publik. Bagaimana dengan kebutuhan para pengungsi iklim? Jika Anda mengira itu adalah masalah di masa depan, maka Anda salah. Masalah sedang terjadi pada saat ini. Pada tahun 2020, terdapat 30,7 juta jiwa yang kehilangan tempat tinggal dan lebih 98% diantaranya disebabkan bencana terkait perubahan iklim. 4Ribuan penduduk Kepulauan Marshall telah dimukimkan di beberapa bagian wilayah Amerika Serikat, dimana mereka juga harus menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan budaya dan tradisi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.  Kekerasan polisi terhadap orang kulit berwarna telah memicu kecaman global, dan gerakan “Black Lives Matter” kembali diangkat. Gerakan ini pada awalnya berfokus pada kekerasan yang dilakukan oleh polisi yang mendapat tanggapan dari dunia global yang meluas hingga mencakup isu-isu rasisme sistematik dan kolonialisme. Hal ini kembali membuat masyarakat meninjau lebih matang tentang masa lalu dan apa yang telah dilakukan museum. Mempertanyakan tindakan museum dalam segala aspek juga bukan sesuatu hal yang baru. Seruan resmi kepada Museum British (British Museum) untuk mengembalikan ukiran batu Parthenon dapat ditelusuri ke awal 1980-an. Sejarawan seni Amerika Maurice Berger juga mengajukan  pertanyaan, “Apakah museum seni itu rasis?”. Tetapi semua kejadian ini tidak seperti situasi saat ini yang menyapu dengan semangat zaman. Kelompok seperti Penghapusan Daerah Jajahan (Decolonize This Place) dan Pertahankan British Petroleumatau Tidak (BP or not BP) telah mengambil alih ruang museum melalui intervensi performatif, yang menarik perhatian publik kepada museum dalam pendanaan museum, pengembalian artefak, cara mengumpulkan koreksi, kebegiatan Aborigin, dan kondisi kerja staf. 5Acara Tur Sejarah Tanpa Filter (The Unfiltered History Tour) yang diproduksi Vice Media, mengeksplorasi cerita “artefak kontroversial” British Museum. Ironisnya, mantan karyawan beberapa lembaga budaya, termasuk Museum Hak Asasi Manusia Kanada juga mengungkapkan ketidaksetaraan di tempat kerja dan rasisme sistematik dalam beberapa tahun terakhir. Suara mereka juga diperkuat seiring dengan penuntutan resmi komunitas sumber (sources communities) untuk pengembalian harta budaya mereka. Keturunan suku Rapa Nui di Pulau Paskah berangkat ke BritishMuseum untuk menuntut pengembalian tupuna (leluhur) mereka, yaitu patung Moai yang bernama Hoa Hakananai’a. Dalam acara Tur Sejarah Tanpa Filter tentang perampokan kolonial  Hoa Hakananai’a, Talipu Rapu (Keturunan dan Gubernur Pulau Paskah) secara gamblang menyebutkan, “Suku Rapa Nui hanya memiliki tubuh, tapi jiwanya ada di tangan kalian. Hidup tanpa jiwa ini tidaklah berarti.” 6Banyak peneliti masyarakat adat mengetahui bahwa semangat peninggalan budaya berkaitan erat dengan suku, keluarga dan keturunannya. Bukankah ini seharusnya menjadi norma umum dan bukan pengecualian? Jika pemangku adatpercaya bahwa pertalian “tubuh dan jiwa”adalah hasil terbaik, lantas museum memiliki posisi apa untuk melakukan perdebatan? Jika kita tidak secara aktif memisahkan diri dari kolonialisme, kita tentu saja harusmenanggung semua konsekuensi buruknya. Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 3 Kami mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, kami bebas menentukan status politik kami dan bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun beberapa negara bagian (Australia) mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak asasi warga negaranya, tetapi masih berkutat pada negara tanpa undang-undang HAM tingkat federal. Saya yang tinggal di sini menemukan posisi saya yang canggung saat menulis artikel ini. Walaupun situasinya mungkin kurang ideal, tetapi situasi ini juga mengembalikan tanggung jawab untuk menegakkan dan memberikan makna hak asasi manusia kepada individu dan organisasi. Saya juga sedang membuat entitas budaya baru, Galeri Nasional Aborigin Australia yang akan berbasis di wilayah utara Australia di Alice Springs. Ini akan menjadi tempat yang indah dan penuh konflik dengan budaya dan seni yang unik, pada saat yang sama juga terdapat kaum lemah dan trauma antargenerasi. Penduduk Aborigin Australia7 mewakili budaya tertua yang masih bertahan di bumi ini. Budaya visual mereka penuh dengan semangat dan vitalitas. Ketika seni Aborigin berpindah dari pasir dan batu ke papan lukis dan kanvas, lintasan sejarah seni Australia berubah secara permanen dan memikat hati semua orang di dunia. Seniman dan komunitasnya akan mendapat manfaat secara sosial, ekonomi, budaya dan spiritual, memperkenalkan cerita dan sejarah masyarakat adat kepada pengunjung baru yang juga akan memperkuat pertalian budaya. Bagi saya, Northern Territory atau wilayah utara Australia tempat saya tinggal saat ini adalah galeri seni terbesar dan paling semarak di dunia. Anda akan sulit untuk mengabaikan vitalitas kreasi artistik saat di sini. Wilayah utara Australia juga memiliki persentase penduduk Aborigin dan penduduk Torres Strait Islander tertinggi di Australia dengan hampir 45% rumah tangga Aborigin yang hidup di bawah garis kemiskinan. 8Tingkat bunuh diri di kalangan anak muda adalah tiga kali lipat rerata nasional,9 dan hampir 85% penghuni lapas di sini adalah Aborigin.10 Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kepada diri saya sendiri bukanlah tentang apakah museum seperti Galeri Aborigin Nasional (dalam hal ini, tempat lain juga bisa (bisa diumpamakan)) harus memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi bagaimana cara kita memperjuangkannya. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang bermakna dan menciptakan makna bagi mereka, kita perlu membayangkan kembali dan mendesain ulang ekosistem kita. Bagi Museum Nasional Aborigin, hal ini berarti harus berpegang pada prinsip-prinsip masyarakat adat, memastikan pengelolaan, manajemen dan staf harus didominasi oleh masyarakat adat, yang juga berarti bahwa museum harus mempromosikan suara, inisiatif, berbagi hak dan tanggung jawab, serta mengungkap kebenaran. Ini sangat diperlukan jika Australia ingin menyembuhkan luka masa lalunya dan bergerak menuju rekonsiliasi nasional. Model museum/galeri seni pada umumnya masih jauh dari pencapaian ini.  Keterlibatan kami dalam peristiwa global dan tantangan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam artikel ini tidak dapat dari dihindari, baik dalam skala, lokasi, ataupun tujuannya. Sebagian besar lembaga kebudayaantelah berfokus pada audiens selama bertahun-tahun, dan pemikiran yang berpusat pada audiens juga membawa banyak manfaat besar – interaksi yang lebih baik dan tepat sasaran. Tapi sekarang saatnya untuk mengambil langkah lebih jauh. Kita harus belajar mendahulukan kemanusiaan, dimulai dengan menerima hak asasi dan martabat semua orang sebagai tanggung jawab kami.

2022-03-30

Tentang Penulis: Yuan Hsu-wen Hsu-wen (Emily) adalah asisten peneliti untuk pemajuan pendidikan di Museum Nasional Taiwan. Penelitian utamanya berfokus pada keterbukaan masyarakat Taiwan terhadap migrasi internasional dan peran dari museum di dalamnya. Pada tahun 2015, Emily bertugas melaksanakan Program Pemandu Imigran di museum, yang meliputi penyediaan tur multibahasa, terutama dalam bahasa Asia Tenggara, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Selain itu, juga membangun jembatan bagi museum dengan komunitas imigran. Sejak tahun 2016, museum selalu bekerja sama dengan para imigran asal Asia Tenggara dan kedua pihak telah menggelar sejumlah festival seni budaya Asia Tenggara, pameran dan kegiatan pendidikan, serta interpretasi koleksi dari negara-negara Asia Tenggara. Mengenal Museum Nasional Taiwan: Museum Nasional Taiwan (National Taiwan Museum, NTM) adalah museum tertua di Taiwan yang didirikan pada tahun 1908, Bangunan museum selesai dibangun di lokasi tersebut pada tahun 1915. Selama lebih dari satu abad, museum yang terletak di depan stasiun utama kereta api Taipei dan kaya akan koleksi yang unik ini telah menjadi bangunan ikonik yang tak tergantikan di kota Taipei. Koleksi di museum berfokus pada antropologi, ilmu bumi, zoologi, botani dan keanekaragaman budaya. NTM juga menambahkan tema kesetaraan budaya dan pluralistik dalam satu dekade terakhir dalam menanggapi tren sosial terbaru dari migrasi transnasional. Dalam melayani masyarakat dari berbagai latar belakang budaya, museum mengadakan pameran bertopik khusus, kegiatan pendidikan, publikasi dan berbagai proyek budaya transnasional. Kata Pengantar Museum Hak Asasi Nasional Taiwan (NHRM) adalah situs peringatan penting untuk mengingat periode Teror Putih yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi Taiwan. Museum ini juga merupakan pusat pendidikan sejarah pelanggaran hak asasi manusia, yang mendukung dan menyosialisasikan isu dan konsep hak asasi manusia, serta mengadvokasi nilai-nilai HAM universal untuk melindungi demokrasi hak asasi manusia di Taiwan. Dengan adanya pengakuan dan dukungan dari organisasi penting di bawah Dewan Museum Internasional (ICOM), Federasi Museum Hak Asasi Manusia Internasional (FIHRM), beserta instansi, LSM dan para ahli terkait, Museum Hak Asasi Nasional Taiwan membentuk Federasi Museum Hak Asasi Manusia Internasional cabang Asia Pasifik (FIHRM-AP). Misi baru Museum Hak Asasi Manusia Taiwan dan FIHRM-AP adalah mengintegrasikan isu-isu hak asasi manusia domestik ke dalam konteks gerakan transnasional global dan topik hak asasi manusia. Kedua instansi ini telah membangun jaringan penghubung untuk menanggapi isu-isu HAM internasional dan berperan sebagai wahana/jembatan dialog antara pemerintah, LSM, museum dan komunitas migran. Forum ini juga merupakan kesempatan berdiskusi secara langsung untuk pertama kalinya bagi pekerja museum dengan pekerja LSM dalam mengkaji masalah dan bekerja sama untuk menangani isu dan hak asasi manusia migran di Taiwan. Asal-usul dan Tujuan Pembentukan Forum dan Lokakarya Berbagai isu yang dibawa masuk oleh mobilitas internasional ke kota-kota tujuan telah menjadi tantangan bagi museum kontemporer. Fokus utama forum ini adalah membahas bagaimana museum menyambut para pendatang melalui dialog lintas budaya untuk memerangi stereotip, diskriminasi dan penolakan terhadap budaya asing. Forum juga membahas tentang cara museum membangun arsip hak asasi manusia migran, melestarikan situs dan benda-benda peninggalan sejarah, mengumpulkan barang-barang pribadi, cerita dan ingatan bersama. Melalui diskusi mendalam forum dan lokakarya selama tiga hari, para pembicara dari Taiwan, Australia, India, Amerika Serikat, Bangladesh, Tibet dan Sudan Selatan berbagi pandangan dan pengalaman mereka dalam menanggapi tren migrasi global dan isu terkait HAM, yang memperkaya berbagai kerja praktek, teori dan pengalaman museologi. 20 Oktober, Tema Forum: Jaringan Penghubung Museum-Migran dan Keadilan Sosial Sesi 1: Desain skema dialog dan komunikasi antara museum dengan komunitas imigran baru/pekerja migran dan publik Rohini Kappadath, manajer umum Museum Imigrasi yang merupakan afiliasi Museum Victoria, Australia mengusulkan cara-cara berikut sebagai pedoman museum untuk mempraktikkan hak asasi manusia: ●     Menggarisbawahi peran baru museum; ●     Meninjau kebijakan museum yang sudah ketinggalan zaman; ●     Bermawas diri dengan bertanya, apakah kita mendengarkan dengan seksama suara komunitas imigran untuk bekerja sama di masa depan. Rohini juga membagikan metode kerjanya yang kaya akan pengalaman setelah bertahun-tahun bertugas di Museum Imigrasi Australia. Dua pembicara berikutnya, Yuan Hsu-wen dan Li Ying-syuan berasal dari Taiwan. Keduanya berbagi tentang kebijakan terbaru dari Museum Nasional Taiwan dan Museum Buruh Kaohsiung. Gelombang pertama pekerja migran dari Asia Tenggara memasuki Taiwan pada tahun 1990-an. Hingga tahun 2021, jumlah pekerja migran asal Asia Tenggara di Taiwan telah lebih dari 700.000 pekerja, sementara jumlah imigran baru juga lebih dari 300.000 orang. Kehadiran pekerja migran ini membantu dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja Taiwan di bidang infrastruktur, perikanan laut lepas, manufaktur dan perawatan rumah. Sebagian besar imigran baru Asia Tenggara di Taiwan adalah perkawinan campuran dengan orang Taiwan, yang juga menjadi sumber angkatan kerja dan komposisi keluarga Taiwan. Namun, pemahaman masyarakat Taiwan yang memandang rendah imigran asal Asia Tenggara sangatlah mendalam. Kebudayaan dan kendala bahasa, stereotip, dan prasangka sering membuat pekerja migran dan imigran baru (pasangan asing) mengalami kesalahpahaman atau penindasan. Merupakan museum yang paling awal dibangun di Taiwan, Museum Nasional Taiwan (Museum Taiwan) yang terletak di Taipei meluncurkan “Layanan Pemanduan Multibahasa” pada tahun 2015. Museum merekrut imigran baru asal Asia Tenggara untuk menjadi pemandu museum dan memberikan layanan pemanduan tanpa kendala bahasa kepada rekan senegaranya (Gambar 1). Selain itu, Museum Nasional Taiwan juga aktif menjaga hubungan dengan komunitas pekerja migran dan bersama-sama merancang festival multikultular yang ditata dan diorganisir oleh anggota komunitas sendiri (Gambar 2). Oleh karena itu, imigran baru dan pekerja migran bebas mengekspresikan dan menampilkan budaya mereka di Museum Nasional Taiwan.