• Image_Hope
Memahami dan menghormati hak-hak manusia di Asia melalui tindakan nyata dalam museum.
:::

FIHRM-ASIA PACIFIC Kegiatan

Berita Terkini
2022-09-23

Tentang Penulis Michael Beltran telah menjadi jurnalis selama enam tahun dan mengabdikan hidupnya untuk aktivisme politik. Sebagai jurnalis, Michael telah meliput isu-isu yang berkaitan dengan kelompok marjinal masyarakat di negaranya, yang mencakup hak asasi manusia, menyempitnya ruang demokrasi, campur tangan Tiongkok dan negara adikuasa lainnya di dunia, pemindahan paksa, penggusuran dan kehilangan tempat tinggal. Ketika Filipina mulai melonggarkan penutupan kota, trauma kolektif yang disebabkan pandemi di seluruh pelosok negeri masih belum pulih sepenuhnya. Hal yang paling dikhawatirkan orang Filipina bukanlah virus, dan juga bukan vaksin atau masa depan yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Di Filipina terdapat berbagai perkumpulan masyarakat yang masing-masing memiliki jalur dan pencapaian misi yang berbeda. Dengan demikian, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi massa, serta perkumpulan berbagai bidang pekerjaan dan budaya ini, tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, tetapi juga membantu warga yang paling marjinal dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selama penutupan kota karena pandemi, organisasi masyarakat yang menyingsingkan lengan baju banyak menutup celah kebutuhan, di mana pangan dan ketahanan pangan selalu menjadi masalah mendesak yang berkelanjutan. Bagaimana berupaya agar kaum berpenghasilan rendah dapat terus memperoleh dan menyimpan pangan menjadi masalah yang harus diatasi oleh banyak organisasi kesejahteraan masyarakat. Organisasi masyarakat dan beberapa yayasan telah mendirikan kebun dan dapur komunitas di seluruh negeri, terutama pada komunitas miskin yang kekurangan sumber daya pangan dan ketahanan pangan. Tanaman ditanam dalam pot yang terbuat dari botol plastik bekas dan digantung di atas atap. Perkumpulan masyarakat kemudian bekerja sama untuk memanen tanaman dan memasak bagi orang yang kelaparan dan membutuhkan pangan. Fenomena lain yang menggemparkan masyarakat adalah sikap gotong-royong warga yang juga disebut sebagai lemari komunitas. Aktivis yang juga seniman lokal, Patricia Non, pada awalnya hanya memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu meletakkan sebuah meja atau rak di tempat umum yang dipenuhi makanan dan bertuliskan “Ambil apa yang Anda butuhkan, berikan apa yang Anda mampu berikan”. Tindakan ini membangkitkan gerakan gotong-royong massal di seluruh negeri. Program ini tidak hanya mengatasi kebutuhan nyata yang ada, tetapi juga mengekspos kelambanan dan kesalah-tanggapan pemerintah dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan pandemi. Tidak mengherankan jika pemerintah berupaya untuk menekan aksi-aksi ini dan mengecapnya sebagai “aksi teroris” dan hal ini menjadi drama yang terus berulang dalam politik pandemi. Dalam dua tahun terakhir, masyarakat sangat meragukan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kritis, sebagian publik bahkan berpendapat bahwa pemerintah Duterte tidak mampu mengatasi situasi yang bagaikan terselubung dalam suasana dunia mau kiamat. Pemerintah tidak hanya tidak mengatasi masalah darurat medis, malah memanfaatkan penguncian kota untuk menindas korban bencana dengan kekerasan dan teror yang lebih kuat. Mulai akhir 2018, pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte menyatakan perang terhadap lawan-lawan politiknya. Di mata pemerintah, hanya komunis atau teroris (mereka menggunakan kedua istilah ini secara bergantian) yang mempermasalahkan pemerintahan mereka. Hal yang lebih memprihatinkan adalah apa yang akan terjadi jika dicap sebagai komunis atau teroris, para aktivis dan pembangkang ini akan dianggap sebagai pendukung atau perekrut pemberontakan komunis. Label yang ditempelkan pada seseorang ini mewakili jati dirinya sebagai teroris dan dapat dilikuidasi. Secara khusus, Duterte membentuk Gugus Tugas Nasional untuk Mengakhiri Konflik Bersenjata Komunis Lokal, atau disingkat NTF-ELCAC. Latar belakang pembentukan gugus tugas tersebut antara lain, perang saudara Filipina telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun yang dilancarkan antara gerilyawan bersenjata Partai Komunis Filipina (CPP) dengan Tentara Rakyat Baru (NPA). Meskipun mereka telah menjadi lawan paling gigih pemerintah Filipina selama bertahun-tahun, tetapi pengkritik pemerintah dari masyarakat umum juga dianggap sebagai pembangkang dan diperlakukan sama dengan pemberontak. Politik rezim yang berkuasa begitu ekstrim sehingga setiap retorika melawan pemerintah dianggap sebagai propaganda komunis yang mencoba menarik kaum muda ke revolusi bersenjata. Konflik bersenjata itu sendiri telah menonjolkan pertanyaan yang belum dijawab pemerintah. Mengapa begitu banyak orang Filipina yang memberontak? Mengapa pemberontakan mereka berlangsung begitu lama? Peta jalan kesepakatan damai telah ada sejak lama, tetapi pilihan Duterte dalam menanggapi masalah adalah dengan menyatukan semua musuh, menjelekkan mereka, dan membenarkan kekerasan yang terus meningkat. Tanggapan terhadap Partai Komunis bak pemburuan penyihir ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan McCarthyism selama Perang Dingin, sejalan dengan perang narkoba berdarah Duterte yang terkenal akan kekejamannya. Pada awal jabatannya sebagai presiden, Duterte memberlakukan Oplan Tokhang , sebuah operasi anti-narkoba yang dikoordinasi oleh penegak hukum. Dalam perang narkoba ini, orang yang dicap sebagai pecandu atau pengedar narkoba diperintahkan untuk dimusnahkan. Sama dengan perang narkoba ini, pemerintah juga melakukan hal yang sama terhadap lawan politiknya. Masa puncak pandemi pada tahun 2020 juga merupakan waktu paling berbahaya bagi para aktivis sosial. Tinggal di rumah sama artinya dengan berada di dalam garis tembak. Dengan terbunuhnya para pemimpin terkemuka di kediaman mereka secara brutal dan cepat, kasus pembunuhan aktivis yang dicap komunis juga meningkat pesat. Jory Porquia, Randall Echanis, Zara Alvarez dan Carlito Badion adalah beberapa korban kekerasan negara. Mereka dituduh sebagai “teroris komunis” sebelum dibunuh. Di bawah dukungan militer, hal ini telah menjadi kosakata populer yang memperkukuh pandangan bahwa Partai Komunis adalah teroris. Pada dasarnya, memiliki ideologi yang berbeda di Filipina bukan merupakan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi bagi angkatan bersenjata, orang-orang yang berhaluan kiri akan dianggap sebagai komunis dan divonis sebagai teroris yang harus dibasmi. Tindakan mengecap seseorang sebagai komunis sama saja dengan memvonis kematiannya, hal ini bahkan telah membuat Komisi Hak Asasi Manusia PBB merasa khawatir. Dan bukan hanya aktivis sosial yang dicentang sebagai komunis, berbagai jenis lapisan masyarakat juga telah diperlakukan sebagai teroris, mulai dari anggota parlemen, wartawan, misionaris, bahkan jurnalis khusus PBB hingga selebritis yang melakukan pekerjaan amal mengalami nasib yang sama. Orang yang mengkritik pemerintah pasti akan dimasukkan dalam daftar! Filipina memiliki sumbangan dan pinjaman terbesar untuk mengatasi serangan Covid-19, tetapi dana talangan yang dibagikan hanya segelintir saja. Sebagian besar dana masuk ke militer dan polisi untuk meningkatkan kedudukan mereka di Filipina. Untuk pelanggaran yang paling sepele sekalipun ditindak keras, bagi yang tidak memakai masker, melanggar jam malam atau bahkan hanya keluar dari pintu rumah sendiri juga berkemungkinan akan dipenjarakan. Pada kenyataannya, dibanding kekhawatiran terhadap virus, warga yang tinggal di daerah kumuh lebih takut kehilangan mata pencaharian yang langsung berimbas pada pertahanan hidup, di mana orang yang lapar tidak dapat mencari pekerjaan. Masalah ini menjadi perhatian banyak orang pada April 2020 dengan munculnya protes oleh ratusan penghuni daerah kumuh di kota metropolitan Manila. Mereka protes karena tidak adanya bantuan dan kekurangan makanan. Sementara pada waktu yang sama, sekutu Duterte malah memamerkan kekayaan dan hak istimewa mereka. Para pengunjuk rasa hanya diladeni dengan tongkat dan borgol, 21 dari mereka yang kelaparan dijerumuskan di balik jeruji besi. Mereka akhirnya dibebaskan dengan jaminan setelah kejadian protes besar-besaran. Pada Juli 2020, pemerintah bahkan menyederhanakan proses pemusnahan target dan mengesahkan “Undang-Undang Anti Terorisme” yang kontroversional. Tindakan ini merupakan kebijakan negara yang paling krisis dan menindas masyarakat Filipina sejak masa darurat militer kediktatoran pada tahun 1970-an dan 1980-an.  “Undang-Undang Anti Terorisme” adalah topik favorit Duterte dan antek-anteknya. UU ini mengizinkan pembatasan kebebasan tak berhingga masyarakat sipil. Saat ini, hanya dengan mencurigai seseorang sebagai “teroris”, orang tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah. Definisi teroris diperluas menjadi mencakup semua orang. Sebagian hal tersebut di atas terjadi pada tahun 2020. Sangat disayangkan, sama halnya dengan virus, peristiwa ini menentukan perkembangan Filipina hingga hari ini. Bencana hak asasi manusia terburuk dalam sejarah negara Filipina sedang berlangsung, sementara hak ekonomi kaum marjinal selalu dirampas. Skandal Filipina tidak hanya terletak pada catatan hak asasi manusia yang tragis, tetapi juga pada kesenjangan sosial yang sangat besar yang terungkap selama masa lock down. Bahkan tidak akan ada perbedaan meski efek sisa dari krisis lampau masih ada, pemilihan umum Mei 2022 hanya membuat perasaan seperti ini terasa lebih kuat. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia telah memicu perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, masyarakat melakukan perlawanan dengan protes, demonstrasi dan perang di media sosial. Berkat upaya yang dimulai dari komunitas, kebangkitan masyarakat sipil telah memenangkan ruang kecil untuk demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga Filipina tidak sepenuhnya kembali ke masa darurat militer yang dipenuhi hukuman yang berat dan ketat, pencapaian ini akan menghasilkan efek yang jauh. Kami punya alasan untuk berharap. Kebun komunitas, dapur dan lemari komunitas hanyalah salah satu bentuk perlawanan. Pada dasarnya, cara perlawanan sangatlah banyak, dan arus perbedaan pendapat juga mulai tersalurkan dengan semakin banyak orang yang turun ke jalan dengan frekuensi yang lebih besar. Segala sesuatu akan memburuk sebelum semuanya kembali membaik, dan banyak orang Filipina, organisasi dan lembaga telah bersiap untuk menyambutnya.

2022-09-23

Tentang Chu Gang-yong: Pekerja Isu Kemiskinan (Pembelahan kalimat di mana pun tetap benar). Chu selain merupakan salah satu pendiri Asosiasi Suka Duka Kehidupan dan Aliansi Learning From The Poor , ia juga menjadi kurator untuk pameran “Taipei untuk Kaum Miskin”, dan anggota penulis untuk buku Panduan Hidup di Jalanan (街頭生存指南) dan City Commoning(反造再起:城市共生ING). Sinopsis Suka Duka Kehidupan: Asosiasi Suka Duka Kehidupan adalah lembaga swadaya masyarakat yang menangani masalah tunawisma dan kemiskinan perkotaan. Sejak 2014, organisasi ini telah mengadvokasi publik dan menjalankan program pelayanan secara langsung. Selain itu juga telah beraliansi dengan organisasi komunitas, penyakit mental, perumahan, ketenagakerjaan dan gender, yang berkomitmen untuk menjadi mediator antara manusia dengan isu-isu tertentu. Pameran kemiskinan di tengah kota yang makmur “Jika kita mau kembali melihat pada masa lalu, kita akan segera menemukan bahwa: kecemerlangan metropolitan Taipei hari ini sebenarnya adalah hasil jerih payah dan dedikasi selama ratusan tahun dari para pemintal impian asal Taiwan selatan yang mengadu nasib ke Taiwan utara. Mereka bukan orang berada, tetapi pekerja kelas bawah, imigran, penduduk asli dan orang miskin. Mereka berasal dari pegunungan tinggi atau dari salah satu pojok pulau Taiwan, dan sebagian lagi dari berbagai negara di Asia Tenggara. Semua dari mereka datang ke Taipei, menggunakan kedua tangan mereka untuk membangun dan membentuk kota besar dengan wajah yang baru. Bila dilihat dari sudut pandang tertentu, kemakmuran Taipei saat ini bukan milik orang Taipei yang sukses dan kaya, tetapi juga orang Taipei yang frustasi dan miskin.” —- Sun Ta-chuan, Pendahuluan Taipei untuk Kaum Miskin. Pada zaman sekarang, dunia global menjadikan isu kemiskinan sebagai isu penting yang mendesak, tetapi suara kaum fakir malah sering terabaikan dalam dialog. Rakyat adalah individu yang merasakan dan merespon kemiskinan secara langsung, serta memiliki pengalaman dan melakoni kemiskinan itu sendiri. Tetapi dalam suasana di mana masyarakat masih penuh dengan stereotip negatif tentang kemiskinan, sebagian besar pelakon kemiskinan ini memilih untuk menyembunyikan atau bahkan menyangkal pengalaman mereka sendiri dan menjadi kaum afasia atau kelompok tidak bersuara. Sejak tahun 2017, berbagai organisasi telah mendampingi kelompok marjinal seperti tuna wisma, keluarga rentan, remaja yang dilindungi, pasien gangguan jiwa, dll. Organisasi-organisasi tersebut bekerja sama meluncurkan “Taipei untuk Kaum Miskin” (selanjutnya sebut: “Pameran Kemiskinan”), yang melalui inisiatif tahunan mengajak masyarakat untuk memasuki kehidupan orang miskin dan memahami masalah kemiskinan perkotaan.

2022-07-20

Konferensi kali ini mengangkat tema yang membahas secara kritis otonomi relatif dan ruang gerak dari museum Hak Asasi Manusia dan organisasi yang bersangkutan, yang kini telah menjadi masalah mendesak bagi museum di banyak negara. Jenis hubungan apa yang terjalin di antara museum, pemerintah dan para pemegang kuasa? Bagaimana hubungan yang saling bergantungan ini membentuk dan menanggapi peran dan keterlibatan museum terhadap subjek yang dianggap sensitif atau kontroversial oleh masyarakat pada umumnya? Lebih lanjut, konferensi tahun ini mempunyai misi mengangkat dan memetakan situasi terkini museum dengan hak asasi manusia di seluruh dunia yang membahas masalah inklusi/eksklusi sosial, budaya, dan politik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pada tahun ini, konferensi secara khusus menerima masukan makalah contoh praktik terbaik museum dalam penanganan atau negosiasi sikap inklusif masyarakat di dalam ruang museum dan/atau di masyarakat pada umumnya.  Pendekatan atau strategi inklusi apa yang terbukti sangat relevan bagi museum hak asasi manusia? Tujuan konferensi tahunan FIRHM adalah untuk berbagi pengalaman, mengembangkan kompetensi dan metode, serta membangun hubungan yang berbasis masyarakat dalam praktik interaksi museum. Penyelenggara Konferensi FIHRM 2022 diselenggarakan oleh Perhimpunan Museum Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Norwegia (Demokratinettverket). Museum tuan rumah adalah Pusat Nobel Perdamaian, Pusat Studi Holocaust dan Agama Minoritas Norwegia, dan Museum Konstitusi Eidsvoll 1814.

Artikel HAM
2022-09-23

Perkenalan Instansi: Museum Seni Kontemporer Taipei (MoCA) Museum Seni Kontemporer Taipei (MoCA) didirikan pada tahun 2001, merupakan museum seni pertama di Taiwan yang mempromosikan seni kontemporer, yang mengeksplorasi budaya visual kontemporer dan masyarakat secara mendalam melalui pameran dan kegiatan yang beraneka ragam. Tentang Penulis: Chan Hua-tzu (詹話字): Doktor Fakultas Manajemen Seni dan Kebijakan Budaya, Universitas Seni Nasional Taiwan (NTUA). Chan pernah menjadi sekretaris jenderal Association of the Visual Arts in Taiwan dan direktur eksekutif Digital Art Center, Taipei. Saat ini, Chan menjabat sebagai wakil kepala bagian penelitian di MoCA. Luo Li-chen (駱麗真): Ahli dalam bidang seni kontemporer, penelitian dan inovasi seni media baru, kreator dan pengamat seni, pendidikan seni, pemasaran digital dan penelitian tren. Saat ini, Luo dipinjam tugaskan dari Fakultas Humas dan Periklanan, Universitas Shih Hsin sebagai kurator penuh untuk Museum Seni Kontemporer Taipei. Pembahasan seni kontemporer saat ini tidak bisa terlepas dari lingkungan masyarakat, di mana dengan merasakan pemikiran-pemikiran yang disampaikan melalui kreasi seni dan membaca pesan-pesan yang diutarakan, masyarakat luas dapat berdialog dan bertukar pikiran dengan lebih leluasa. Sebagai kekuatan rakyat awam untuk berpartisipasi dalam praktik aksi sosial, museum seni berharap pengunjung dapat tersentuh dan berpikir secara mendalam, serta membawa pemikiran tersebut kembali pada keseharian mereka untuk memungkinkan membawa tindakan atau perubahan di masa depan. Hal ini merupakan energi potensial seni kontemporer yang tidak dapat diabaikan. MoCA aktif menciptakan ruang diskusi isu-isu sosial kontemporer Berdasarkan keyakinan ini, Museum Seni Kontemporer Taipei (MoCA) aktif memerhatikan berbagai masalah HAM ketika merencanakan pameran dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, Yudisial Yuan mengumumkan Hukum Perdata saat ini belum menjamin kebebasan dan kesetaraan pernikahan sesama jenis dan hal ini telah bertentangan dengan undang-undang dasar. Untuk itu mengharuskan legislatif untuk merevisi undang-undang atau memberlakukan undang-undang khusus dalam waktu dua tahun untuk melindungi hak atas pernikahan sesama jenis, dan menjadikan Taiwan sebagai negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada saat yang sama, MoCA meluncurkan pameran “Spectrosynthesis - Asian LGBTQ Issues and Art Now” yang diorganisir oleh kurator independen Hu Chao-sheng (胡朝聖). Pameran ini merupakan pameran bertajuk tentang LGBT skala besar pertama museum seni nasional di Taiwan, dengan kata lain, pameran ini memiliki makna yang sangat penting. Pada alun-alun di depan gedung MoCA terdapat instalasi seni karya Chuang Chih-wei (莊志維) yang berjudul “Pelangi dalam Kegelapan”, di mana masyarakat bisa mengikiskan gambar pada instalasi seni untuk menyampaikan teriakan hati yang sempat terbungkam tentang ketidakadilan yang tersembunyi dalam lubuk hati paling mendalam, berdampingan dengan kata-kata selamat dan pujian sebagai bentuk ekspresi hati publik. Kotak-kotak besar ini bersinar memancarkan kekuatan pelangi karena teriakan publik. Pameran ini selanjutnya melakukan tur ke Bangkok, Thailand dan Hongkong untuk menunjukkan kekuatan aksi membahas masalah sosial melalui seni kontemporer.

2022-09-23

Tentang Penulis:Erpan Faryadi Erpan Faryadi adalah manajer proyek Link-AR Borneo. Instansi dengan nama lengkap Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo ini adalah organisasi masyarakat yang bergerak untuk demokrasi, hak asasi manusia, sumber daya alam dan perubahan iklim di Kalimantan Barat, yang juga berinisiatif mengadvokasi tentang kedaulatan rakyat, aksi masyarakat, pendidikan dan penelitian. Perkenalan Instansi: Link-AR Borneo Link-AR Borneo dengan nama lengkap Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tanggal 2 April 2009. Misi utama Link-AR Borneo adalah mengadakan advokasi dan mengatasi masalah serius seperti kontrol industri pertambangan atas sumber daya alam lahan, hutan, dsb. Industri pertambangan menguasai sumber daya alam untuk kepentingan politik dan ekonomi, di mana pertambangan yang menghasilkan bahan baku industri besar di dunia dijadikan sebagai prioritas utama. Borneo kaya akan sumber daya alam sehingga kondisi seperti ini menjadi situasi yang tidak terhindarkan. Dengan demikian, Link-AR Borneo berdasarkan bukti yang ada, memulai aksi advokasi yang menunjukkan apa yang diyakini sebagai kepentingan masyarakat dan keadilan lingkungan berkelanjutan. Sejak pendiriannya, Link-AR Borneo selalu aktif dalam menegakkan dan membela hak asasi manusia, mendorong reformasi keadilan dalam pengelolaan kehutanan dan lahan yang berkelanjutan secara hukum, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam hal pengelolaan hutan dan lahan. Sekarang saatnya meninjau kembali kebijakan dan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19, dan bagaimana kebijakan dan tanggapan ini berdampak pada masyarakat, terutama dalam hal penerapan dan menghargai hak asasi manusia. Sejak awal tahun 2020 (Januari hingga Maret), pemerintah Indonesia tidak pernah menganggap serius situasi wabah, mereka bahkan meremehkan dan tidak percaya akan keberadaan virus. Pada awal 2020, wakil presiden mengatakan bahwa hanya dengan adanya doa dari para pemuka agama, wabah Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo juga membelokkan masyarakat di mana pada bulan Maret tahun 2020, beliau mengatakan, “Masyarakat Indonesia bisa menangkal virus corona dengan meminum jamu.” (Baca CNN Indonesia, 16 Maret 2020, “Media Asing Soroti Jokowi Minum Jamu Untuk Tangkal Corona”). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19 Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Wabah Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Semestinya, pemerintah Indonesia harus mulai mengambil langkah-langkah pencegahan wabah secara sistematis dan berkonsultasi dengan pakar medis, terutama pakar penyakit menular atau ahli epidemiologi untuk menghentikan penyebaran wabah di Indonesia. Namun, dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ini, pemerintah malah menutup telinga terhadap pendapat para pakar medis atau bahkan sering meremehkannya. Situasi pemerintah bertentangan dengan pendapat pakar medis juga kerap terjadi. Sementara mulai April 2020, pemerintah Indonesia mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polri untuk memblokir rakyat di rumah mereka sendiri, membatasi kegiatan keagamaan dan ruang gerak, dan bahkan melarang kegiatan perkumpulan dan parade. Semua hal ini telah melanggar hak asasi manusia, terutama dalam hak sipil dan politik [1]. Sejak WHO mengumumkan bahwa Covid-19 memasuki fase pandemi global, pemerintah Indonesia memang telah memulai langkah-langkah pengendalian, tetapi tidak meluas ke seluruh negeri. Pakar kesehatan masyarakat menilai langkah-langkah pencegahan pandemi Jokowi terlalu lambat dan kurang efektif dalam menenangkan hati rakyat. (Baca BBC News Indonesia, 16 Maret 2020, “Virus corona: Jokowi umumkan langkah pengendalian Covid-19, tapi tanpa komando nasional.”) Selain itu, pemerintah Indonesia juga suka mengumumkan kosakata dan kebijakan pencegahan epidemi baru pada setiap bulannya, dan upaya ini tidak banyak membantu dalam mengatasi penyebaran wabah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia kewalahan dalam menghadapi penyakit yang mematikan ini dan tidak memiliki kebijakan yang sistematis. Pada Desember 2020, Menteri Sosial RI Juliari Batubara menerima suap dalam kasus dana paket Bantuan Sosial (Bansos). [2] Rakyat Indonesia berjuang melawan pandemi Covid-19, sementara pejabat pemerintah Indonesia malah terjerat skandal yang memalukan. Jumlah kasus yang dikonfirmasi dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat. Hal ini mempersulit tindakan pencegahan epidemi pemerintah Indonesia. Pemerintah seharusnya melindungi hak masyarakat atas kesehatan (yang juga merupakan hak asasi manusia), salah satunya adalah memastikan petugas medis yang berada di garis depan dalam perang melawan pandemi memiliki peralatan pelindung yang memadai. Tetapi dalam menghadapi amukan Covid-19, pemerintah Indonesia terkesan tidak banyak membantu, dan jumlah kasus terdiagnosis dan angka kematian terus meningkat sejak pertengahan Juni 2021. Dampak Covid-19 bagi masyarakat Indonesia Sejak April 2020, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penularan virus corona. Namun, upaya ini gagal total dan tidak mencapai tujuan pencegahan epidemi WHO dalam hal mengekang penyebaran pandemi dan mengurangi jumlah kematian. Pada Juli 2021, wabah Covid-19 semakin memanas di Indonesia karena sikap pemerintah yang penuh kebimbangan antara kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, pemerintah Indonesia menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) untuk pulau Jawa dan Bali dengan harapan untuk menekan jumlah terkonfirmasi dan angka kematian. Sedangkan untuk semua daerah di luar pulau Jawa dan Bali, pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Perkantoran Skala Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat). Namun, upaya-upaya ini tidak banyak membantu dalam pengendalian pandemi, dan jumlah kasus yang dikonfirmasi dan angka kematian akibat Covid-19 masih terus meningkat. Peran LSM dalam pandemi Covid-19 di Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia menjadi aktif setelah reformasi dan keterbukaan transparansi pemerintah Indonesia (pasca otoriter), di a ntaranya terdapat banyak organisasi yang aktif berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, perawatan kesehatan, reformasi hukum, kedaulatan pangan, reformasi lahan dan tanah, petani dan tenaga kerja. LSM Indonesia telah menarik banyak kalangan masyarakat maupun individu untuk bergabung dalam aksi dan inisiatif mereka, seperti dokter, pengacara, pakar pertanian, dll., sehingga LSM dapat terus berkembang dan terpercaya di bidangnya masing-masing. LSM Indonesia pada dasarnya telah memajukan proses pasca era otoriter Indonesia (setelah 1998) menuju demokrasi dan transparansi. LSM Indonesia juga menaruh banyak perhatian pada upaya pencegahan pandemi pemerintah, misalnya Koalisi Warga LaporCovid-19. Pada awal Maret 2020, di saat Covid-19 mulai menyebar, instansi resmi terkait juga telah memerhatikan wabah tersebut. Pada saat itu, sekelompok individu yang memiliki perhatian terhadap hak asasi warga dan masalah kesehatan masyarakat terkait pandemi COVID-19 membentuk platform Koalisi Warga LaporCovid-19 sebagai wadah bagi warga untuk berbagi informasi tentang wabah yang mereka temukan tetapi tidak terjangkau oleh pemerintah. Melalui manfaat kekuatan publik untuk mencatat jumlah kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dan melaporkan situasi wabah di daerah sekitar, platform ini telah menjadi jembatan untuk mencatat data wabah di Indonesia. Dengan adanya platform LaporCovid-19, pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh informasi tentang sebaran dan tingkat keparahan epidemi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan data yang terkumpul di platform LaporCovid-19 untuk merumuskan kebijakan dan rencana penanggulangan wabah. LaporCovid-19 merupakan koalisi dari berbagai organisasi sebagai berikut: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), majalah Tempo, Efek Rumah Kaca, jaringan global NGO Transparansi Indonesia Internasional (Transparency International Indonesia), Yayasan Lokataru, Hakasasi.id, Aliansi U-Inspire Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, media NarasiTV, Rujak Center for Urban Studies (RCUS), dan lembaga pengawas korupsi Indonesia ICW (Indonesia Corruption Watch). YLBHI adalah lembaga bantuan hukum Indonesia dan sekaligus juga merupakan organisasi hak asasi manusia yang telah memantau pelaksanaan hak asasi manusia pemerintah Indonesia sejak didirikannya pada tahun 1970-an; sementara majalah Tempo (Tempo Group) juga selalu memantau isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, dsb. Koalisi warga yang terdiri dari LaporCovid-19, ICW, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), YLBHI dan organisasi hak asasi manusia menggarisbawahi bahwa kebijakan pencegahan epidemi pemerintah Indonesia sangat berantakan. Koalisi berasumsi bahwa kinerja pemerintah Indonesia tidak bagus dan gagal dalam mencegah wabah sejak merebaknya pandemi pada awal Maret 2020. LaporCovid-19 mengkritik upaya pencegahan epidemi pemerintah yang penuh kesalahan dan tidak mampu menekan kenaikan angka korban tewas secara efektif. Statistik LaporCovid-19 menunjukkan bahwa jika pemerintah bertindak secara tegas dan agresif pada saat itu dan telah mengeluarkan kebijakan pencegahan dan pengendalian yang kuat di awal munculnya wabah, angka kematian bisa ditekan sejak awal. (Baca artikel khusus “Kasus Meninggal Melonjak & RS Kolaps, Negara Gagal Tangani COVID?”, Tirto.id, 6 Juli 2021, https://tirto.id/ght5) Tapi kalaupun pemerintah Indonesia memberikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun pada 2020 (sekitar NTD 1,4 triliun) untuk memerangi pandemi, hasilnya juga tidak akan efektif.

2022-05-23

Penulis:Andy Achdian Andy Achdian adalah Dosen pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Nasional (UNAS). Andy  juga menjabat sebagai ketua Yayasan Omah Munir. Tentang Museum HAM Munir Museum Hak Asasi Manusia Munir pada awalnya bernama Museum HAM Omah Munir, didirikan oleh Yayasan Hak Asasi Manusia Omah Munir di tempat kelahiran pengacara Munir di Batu, Jawa Timur, pada 2013. Pendirian museum ini bertujuan mengadvokasi hak asasi manusia di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, guna menumbuhkan warga negara yang mencintai kedamaian, menghormati hak asasi manusia, dan menjunjungi tinggi prinsip toleransi dan kesetaraan. Pendahuluan                                         Pada Mei 1998, rezim Orde Baru runtuh.  Jenderal Suharto yang telah memegang tampuk kekuasaan selama tiga dekade lebih mengundurkan diri, digantikan wakilnya B.J. Habibie yang berkomitmen membawa politik Indonesia dalam arahan yang demokratis. Seiring keruntuhan Orde Baru, partai-partai politik muncul seperti cendawan. Era baru politik multipartai berkembang menjadi landasan dasar proses demokratisasi di Indonesia yang terus berlangsung hingga sekarang. Namun, tidak seluruh bangunan dasar rezim tersebut melenyap. Beberapa warisan rezim itu terus bertahan dalam kehidupan politik Indonesia kontemporer.   Salah satunya adalah konsepsi sejarah tentang Indonesia modern yang menempatkan peran militer, lebih khusus lagi angkatan darat, sebagai kekuatan kunci penyelamat Indonesia dari ancaman komunis pada tahun 1965. Narasi sejarahnya pun meluas setelah mereka berhasil mengendalikan kekuasaan politik secara penuh memasuki dekade 1970an. Cerita yang muncul bukan lagi sekedar keberhasilan angkatan darat menumpas gerakan komunis, tetapi juga menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah capaian utama kalangan tentara dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda.    Secara perlahan, peran para aktivis pergerakan antikolonial seperti seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir memudar digantikan kiprah tentara dan heroisme mereka dalam perang kemerdekaan. Katherine McGregor (2007) dengan tepat menggambarkannya sebagai “history in uniform”, dalam kajiannya tentang narasi sejarah Indonesia modern abad ke-20 yang menunjukkan gambaran bagaimana konstruksi sejarah resmi Indonesia yang mengedepankan peran tentara dibangun sepanjang periode kekuasaan Orde Baru. Pengalaman ini memberi petunjuk bahwa selain kegunaannya dalam aktivisme yang progresif dan membebaskan, museum juga dapat digunakan oleh rezim penguasa untuk menjadi roda yang memutar kesadaran sejarah palsu bersifat reaksioner dari penguasa otoriter. Arsiteknya  adalah Nugroho Notosusanto, akademisi dan sejarawan militer yang kemudian menjadi menteri pendidikan pada masa Orde Baru. Di bawah arahannya, penciptaan sejarah tersebut didukung dengan pembangunan museum dan monumen di berbagai kota besar Indonesia yang mengingatkan publik tentang jasa dan peran penting tentara dalam sejarah tersebut.  Gerakan Melawan Lupa  Di bawah rezim Orde Baru, pengertian museum telah melampaui definisi konvensional tempat menyimpan “objects of artistic, cultural, historical or scientific interest” (Oxford Dictionary), tetapi juga instrumen kekuasaan yang melegitimasikan peran sejarah rezim. Upaya membongkar narasi tersebut telah muncul tidak lama setelah reformasi 1998. Awal tahun 2000, muncul polemik tentang sejarah masa lalu yang diusung sejarawan independen di Indonesia. Asvi Warman Adam adalah salah satu tokoh utamanya yang mengusulkan “pelurusan sejarah”. Dalam arahan itu, narasi resmi 1965 yang menonjolkan peran angkatan darat disandingkan dengan narasi pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang komunis dan mereka yang dituduh komunis di berbagai tempat di Indonesia. Bagaimanapun arus pembaruan itu masih terbatas sebagai diskursus akademis yang beredar dalam lingkungan terbatas. Sejarah resmi Orde Baru tetap merupakan versi dominan yang didukung teks pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dasar dan menengah, film, dan utamanya museum dan monumen ciptaan rezim Orde Baru yang tetap berdiri kukuh hingga sekarang.  Tantangan lain muncul dari kalangan aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi yang mencoba mengukuhkan ingatan publik tentang apa yang terjadi pada 1998 ketika Indonesia berada dalam situasi krisis ekonomi dan politik. Pada 10 Desember 2014, bertepatan dengan hari peringatan HAM sedunia, sejumlah aktivis dan akademisi dari lingkungan Universitas Trisakti meresmikan Monumen Tragedi 12 Mei 1998 yang terbuat dari keramik berwarna hitam setinggi 3 meter sebagai upaya mengenang empat mahasiswa yang tewas akibat ditembak aparat keamanan saat berlangsung demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus itu.   Dalam waktu bersamaan, Komisi Nasional Perempuan membangun Prasasti Tragedi Mei 1998 sebagai bagian dari upaya mengenang kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada saat itu. Kisah pemerkosaan perempuan warga Tionghoa disampaikan para relawan ke media dan menjadi berita kontroversial pada awal reformasi. Pemerintah menanggapinya dengan membentuk Tim Pencari Fakta Gabungan (TPGF) untuk menggali fakta-fakta seputar isu tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan “bukti” pendukung tentang kasus pemerkosaan massal, dan pemerintah menolaknya secara resmi bahwa peristiwa itu tidak pernah ada. Menanggapi respon pemerintah, relawan muda bernama Ita Martadinata yang juga warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban dalam peristiwa itu, berencana menyampaikan testimoni di hadapan Kongres Amerika Serikat. Namun, sebelum keberangkatannya ke AS, ia ditemukan tewas terbunuh, dan kisah pemerkosaan massal perempuan warga Tionghoa pun dilupakan. Prasasti Tragedi Mei 1998 menjadi saksi yang mengingatkan publik tentang sejarah itu.  Sementara di wilayah paling barat Indonesia, Aceh Darussalam, sebuah langkah lebih fenomenal dilakukan beberapa organisasi LSM pada 2011 untuk membangun Museum HAM Aceh. Museumnya memang kecil saja. Mereka memanfaatkan halaman kantor Komunitas Tikar Pandan yang berisi narasi peristiwa penembakan terhadap warga yang melakukan demonstrasi di Simpang KKA, orang-orang yang hilang semasa konflik, dan keberadaan “rumoh geudong” tempat tentara melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan Gerakan Aceh Merdeka. Museum itu memang sederhana, tetapi mereka membawa misi besar seperti disampaikan dalam manifestonya: Kami yakin bahwa lampu-lampu kecil akan selalu menyimpan tanda dalam ruang gelap. Maka kami membangun suaka ingatan; agar kami, perempuan dan laki-laki Aceh, yang hidup dan mati, yang diperkosa dan disembelih, yang disiksa dan dilenyapkan, meraungkan satu gema yang menembus hidup dan mati: Jangan terulang lagi! Aceh bek le lagee njan! Aceh never again! Ringkasnya, reformasi politik di Indonesia telah membuka pintu bagi aktivis-aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi di Indonesi untuk membuat narasi sejarah baru di luar sejarah resmi. Slogan utamanya adalah “melawan lupa” sebagai tanggapan terhadap budaya impunitas yang berlaku di Indonesia dengan para pelaku kejahatan HAM masa lalu tetap menghirup udara bebas. Gerakan melawan lupa dari kalangan aktivis melalui museum dan monumen pada akhirnya menjadi inisiatif menandingi sikap abai pemerintah terhadap kejahatan-kejahatan itu.  Omah Munir Satu kisah lainnya yang memberi gambaran tentang bagaimana museum menjadi arena bagi aktivisme ditunjukkan melalui pembangunan Museum HAM Munir yang sekarang tengah berlangsung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Di bagian ini saya akan memberikan gambarannya dengan lebih dekat dari sudut pandang pribadi.  Titik tolaknya dimulai dari kisah pelanggaran HAM berat serupa di Indonesia terhadap sosok Munir Said Talib (1965-2004), seorang pengacara HAM terkemuka di Indonesia yang mati dibunuh pada 7 September 2004 dalam perjalanan menuju Belanda untuk studi lanjutannya. Meski reformasi politik di Indonesia telah membuka keran demokratisasi, tetapi kematian Munir menjadi a wake up call bagi banyak banyak orang di Indonesia bahwa warisan-warisan lama rezim tetap bercokol dalam kehidupan kontemporer. Pengadilan atas kasusnya hanya bisa memenjarakan para operator di lapangan, tetapi tokoh-tokoh kunci dari pejabat tinggi militer dan intelejen tetap bebas dari jeratan hukum. Impunitas kembali berkuasa dalam kasus ini.  Pada tahun 2013, Suciwati menghubungi saya yang baru saja menyelesaikan pembangunan museum polisi di Indonesia. Ia menyatakan keinginan membangun sebuah museum yang didedikasikan untuk suaminya dan kisah perjuangan HAM di Indonesia. Secara pribadi saya mengenal Munir dengan cukup dekat. Ia adalah kolega lama ketika saya bekerja di bawah pimpinannya di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.  Bagi saya usulan Suciwati adalah gagasan brilyan, menegaskan arti penting museum sebagai arena “engaged of protest” seperti dicontohkan dalam pembentukan National Museum of the American Indian pada decade 1980an dan gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat (Kyle Message, 2013).  Bagaimanapun ada sebuah pertanyaan besar ketika memulai agenda tersebut. Bagaimanakah kita membiayai rencana  tersebut? Tidak dapat disangkal, museum adalah proyek mahal dengan keterlibatan arsitek, insinyur pembangunan, dan ahli sejarah. Sudah pasti ini tantangan yang berat. Namun, selalu ada jalan lain ke Roma. Suciwati merelakan rumah kediamannya bersama almarhum Munir di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, sebagai museum. Rumahnya kecil saja. Luasnya tidak lebih dari sekitar 400 meter persegi yang terdiri dari halaman dan bangunan rumah. Meski kecil, rumah kediaman Munir sudah menjadi bangunan bernilai sejarah dan menjadi modal cukup untuk memulai inisiatif itu.   Sampai pertengahan tahun 2013, rencana Suciwati mulai mendapatkan dukungan lebih luas. Gagasan membangun museum yang berbicara tentang kisah hidup Munir dan sejarah perjuangan HAM di Indonesia menjadi virus yang menulari banyak orang. Aktivis-aktivis muda ikut bergabung, begitu juga seniman, dan para pesohor media, termasuk politisi dan pejabat publik yang bersimpati dengan Munir seperti Lukman Hakim Syaifuddin (yang kemudian menjadi Menteri Agama) dan Dahlan Iskan, pemilik jaringan media yang menjadi Menteri BUMN. Pembangunan museum itu pada akhirnya membuka kesempatan partisipasi jaringan yang lebih luas yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam cara-cara konvensional menyuarakan persoalan HAM melalui protes jalanan, petisi dan kampanye.  Proses pembangunan museum yang secara khusus didekasikan pada sosok Munir pada akhirnya telah membuka cara baru kampanye HAM di Indonesia. Orang-orang yang sebelumnya berjarak jauh dengan isu-isu terkait HAM dan demokratisasi di Indonesia tiba-tiba tampil, memberikan waktu, tenaga dan dana yang mereka miliki untuk terlibat dalam satu proyek bersama. Ia seperti mewakili gagasan Sidney Tarrow (2011) tentang modular collective action yang membawa berbagai bagian yang sebelumnya terpisah dalam suatu aksi bersama dari kalangan masyarakat sipil di Indonesia.  Memasuki akhir tahun, pembangunan museum selesai, dan pada 8 Desember 2013 secara resmi dibuka untuk publik dengan nama Omah Munir (literally Munir’s House). Apa yang sebelumnya sekedar angan-angan, pada akhirnya pun terwujud. Untuk pengelolaan kemudian dibentuk Yayasan Omah Munir yang terdiri dari para inisiator museum tersebut.  Omah Munir menjadi sebuah proyek yang secara langsung menantang narasi sejarah resmi yang telah berjalan beberapa dekade lamanya. Struktur alur pengunjung dan narasi yang disampaikan adalah tantangan langsung terhadap sejarah yang konservatif itu. Pada awal kedatangannya, pengunjung akan berjumpa dengan patung dada Munir yang disumbangkan seorang pematung pada saat pembangunan museum tersebut. Kemudian, pengunjung di bawa pada alur narasi sejarah yang hadir mengenai kisah kelahiran gerakan HAM di Indonesia  melalui pembentukan YPHAM dan YLBHI yang dibentuk tidak lama setelah kelahiran Orde Baru. Kenyataan bahwa YPHAM adalah organisasi yang aktif melakukan pembelaan terhadap tahanan politik komunis dan mengkampanyekan keadilan bagi tahanan politik tersebut merupakan sebuah tantangan terhadap narasi resmi tentang keberhasilan angkatan darat dalam menghancurkan gerakan komunis.  Narasi lain dalam museum itu memunculkan juga kisah tentang sosok buruh perempuan Marsinah yang tewas dibunuh dalam proses interogasi yang dilakukan aparat militer atas keterlibatannya memimpin pemogokan buruh. Menampilkan isu ini di dalam Omah Munir juga menjadi pengingat bagi pengunjung tentang keberhasilan pembangunan Indonesia yang mesti dibayar oleh keringat dan darah kaum pekerja. Kisah-kisah lainnya mengangkat berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, seperti penghilangan paksa dan pembunuhan politik dalam kasus di Papua dan Timor-Timur yang kemudian menjadi negeri merdeka. Juga sudah barang tentu adalah kisah pribadi Munir dan perjalanan hidupnya sebagai human rights defender dan peristiwa pembunuhan tershadap dirinya.  Sejak dibuka secara resmi pada 8 Desember 2013, Omah Munir telah menerima kedatangan pengunjung dari berbagai latar belakang dan usia. Namun, pengunjung terbesar adalah kalangan mahasiswa dan pelajar muda yang menjadikan kunjungan mereka sebagai bagian proses pembelajaran HAM di sekolah dan Perguruan Tinggi. Setelah lima tahun berjalan, ada satu gambaran menarik museum memang dapat menjadi medium yang sama efektifnya dengan kegiatan kampanye lembaga-lembaga HAM dalam menanamkan norma-norma penting HAM Universal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  Museum HAM Munir Ada satu kenyataan tak terbantah bahwa kekuatan alternatif bagaimanapun memiliki batasan. Begitu juga dengan pengalaman pengembangan Omah Munir sebagai museum HAM. Setelah lima tahun berjalan, ada gagasan di kalangan pengelola untuk menjadikan Omah Munir tidak lagi sekedar sebuah museum alternatif, tetapi mulai mencoba masuk dalam arus utama yang penting. Langkahnya adalah membuka komunikasi dan membangun engagement dengan pemerintah. Agenda kerjanya dimulai pada akhir tahun 2018, tepat lima tahun perjalanan Omah Munir sebagai museum. Langkah ini cukup berhasil dengan lahirnya komitmen pemerintah untuk menyediakan dana bagi pembangunan museum yang disediakan pemerintah provinsi Jawa Timur, dan lahan tanah yang diberikan pemerintah kota Batu.  Di sisi lain, engagement ini juga membuka langkah kerjasama luas dengan unsur-unsur masyarakat sipil lainnya. Yayasan Omah Munir bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia membuka sayembara perancangan museum tersebut. Hasilnya adalah rancang bangun menarik karya arsitek Achmad Deni Tardiyana (Apep) yang menawarkan konsep museum yang ramah lingkungan, murah enerji dan sensitif terhadap kaum difabel.  Selain rancang bangun tersebut, Yayasan Omah Munir juga mengadakan kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta untuk mengadakan sayembara membuat karya seni rupa sebagai obyek yang dapat mengisi museum itu nantinya. Selanjutnya adalah pertemuan bersama aktivis-aktivis lingkungan, jurnalis, gerakan masyarakat adat, kaum difabel, dan pergerakan perempuan untuk menggali tema-tema penting yang mengisi kisah dalam museum tersebut. Hasil rumusan dalam pertemuan itu kemudian menjadi pijakan penyusunan kuratorial museum yang terbagi dalam tiga lantai.  Lantai pertama menjadi ruang museum yang secara khusus dirancang untuk anak-anak untuk mengenal nilai-nilai penting seperti toleransi, kebebasan, dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya di lantai dua adalah kisah tentang perjalanan sejarah HAM di Indonesia yang membawa isi seperti masalah pelanggaran HAM berat, lingkungan, masyarakat adat, perempuan, dan kebebasan press seperti diusulkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Sedangkan kisah tentang sosok Munir dan inisiatif-inisiatifnya seperti kampanye tentang orang hilang menempati lantai tiga yang menjadi ruang terakhir bagi para pengunjung merefleksikan masalah-masalah HAM di Indonesia.  Meski proses pembangunan museum masih berjalan—yang tertunda akibat pandemi Covid 19—kerjasama dengan pemerintah dalam banyak hal memang menuntut perubahan mekanisme kerja museum tersebut. Apabila pada masa awal pembangunan museum segala pekerjaan dilakukan secara independen, pengembangannya menjadi museum HAM di tataran mainstream menuntut pula perubahan tata kelola museum dengan keterlibatan pemerintah di dalamnya. Begitu juga dengan perubahan nama dari Omah Munir menjadi Museum HAM Munir yang menggambarkan tema yang lebih luas di dalam museum tersebut.  Di dalam langkah ini tidak dapat disangkal menjaga keseimbangan antara independensi dalam mengelola museum dan akomodasi terhadap kepentingan pemerintah merupakan tantangan masa depan bagi museum tersebut. Bagaimanapun, pengalaman selama periode reformasi telah menunjukkan bahwa museum dan situs-situs sejarah telah menjadi arena aktivisme sosial yang penting yang dilakukan kalangan aktivis HAM dan gerakan prodemokrasi di Indonesia. Jawaban terhadap pertanyaan apakah ia dapat berjalan efektif masih membutuhkan waktu untuk menilainya.